Tukang Bubur Naik Meja Hijau

Oleh Nizar Machyuzaar*

Barangkali, kita masih mengingat tokoh Haji Sulam yang diperankan oleh Mat Solar dalam sinetron “Tukang Bubur Naik Haji” di salah satu televisi swasta sekira tahun 2012--2017. Betapa tingkah laku tokoh dan profesi tukang bubur yang melekat sebagai identitasnya itu digandrungi penonton sehingga rumah produksi dan stasiun televisi merasa harus memperpanjang cerita sampai 2.185 episode.

Tematik “naik haji” menjadi semacam metafora yang menyentuh harapan masyarakat kelas bawah bahwa pandangan ke depan alias visi dapat dicapai dengan kegigihan mewujudkannya alias misi. Haji Sulam menarasikan kelas ekonomi kecil dalam ambivalensi nilai. Pertama, nilai objektif masyarakat kelas bawah yang erat berhubungan dengan berbagai sistem yang berlaku di masyarakat. Kedua, nilai  subjektif kelas bawah yang direpresentasikan oleh narasi sinetron tersebut.

Kenyataannya, tidak sedikit tukang bubur yang memang berhasil secara ekonomi dan mampu menunaikan ibadah haji, misalnya. Namun, tidak sedikit pula tukang bubur dan pedagang lain yang hidup enggan mati pun segan. Akhirnya, mereka hanya berharap pada gerak liar Sang Takdir dan memihak pada kemujuran hidup mereka.

Memasuki tahun 2020-an, tepatnya akhir bulan Desember 2019, pandemi Covid 19 yang bermula dari Wuhan, China, menyebar ke seantero dunia. Di bulan Maret 2020 pemerintah mengumumkan bahwa virus ini telah sampai ke Indonesia. Kerumuman dan keramaian menjadi biang cepatnya penyebaran virus. Penjararakan spasial, yakni fisik dan sosial, diharapkan dapat memutus rantai penyebarannya.

Pola baru berinteraksi disimulasikan dengan membuat progam sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Kerumunan dan keramaian dihindari. Interaksi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan diorientasikan pada penjarakan spasial. Hasilnya, pemilihan dan pemeliharaan pola-pola baru berinteraksi ini menjadi kebiasaan baru. Interaksi sosial terdukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan berbagai aplikasi di internet. 

Tak terasa, hampir satu setengah tahun masa pandemi Covid 19 dan varian barunya masih menjadi momok bersama. Obat belum ditemukan. Sementara itu, usaha vaksinasi dilakukan untuk menguatkan imun saja. Selain dampak psikologis karena tuntutan pola baru berinteraksi, dampak ekonomi menjadi momok lain yang langsung dirasakan masyarakat, terutama golongan ekonomi kelas bawah.

***

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dimulai per 3 Juli sampai tenggat perpanjangan 23 Agustus 2021 . Beberapa daerah di Jawa Barat masih masuk zona merah, bahkan hitam. Salah satunya adalah Kota Tasikmalaya. Banyak kisah menyertainya. Di pekan pertama, ada kisah yang kemudian menjadi perhatian masyarakat, terutama di internet. Syahdan, tersebutlah tukang bubur bernama Kang Talkot  yang terkena sanksi PPKM Darurat. Di pekan kedua seorang tukang bakso menyusul terkena sanksi. Bolehlah kita sebut Pak Parson.

Kedua pedagang ini nekat berjualan di masa PPKM Darurat. Keduanya  dikenai denda lima juta rupiah karena melayani pembeli menyantap makanan di tempat berjualan. Keduanya diseret untuk naik ke meja hijau alias diadili. Dalam sebuah wawancara langsung di sebuah televisi swasta, Kang Talkot mengaku bahwa ia belum diberi tahu oleh petugas berkepentingan mengenai aturan pada masa PPKM Darurat.

Dapat dipastikan, hal ini adalah usaha pemerintah melalui satuan tugas penanganan Covid 19 di daerah untuk lebih memberi efek jera pada warga agar PPKM Darurat dapat berhasil. Lebih dari itu, tilang alias bukti pelanggaran atau OTT alias operasi tangkap tangan dalam bahasa KPK ini menandakan bahwa pemerintah dan masyarakat harus serius melaksanakannya mengingat sebaran endemik virus tak terkendali.

Penindakan atas tilang yang dilakukan Kang Talkot dan Pak Parson dapat terjadi pada siapa pun, kapan pun, dan di mana pun, termasuk di Ibu Kota Negara. Di Jakarta seorang birokrat yang asik nongkrong di kafe kopi pun dikenai sanksi berat oleh atasannya –dikeluarkan alias dipecat dari instansinya. Lagi-lagi, hal ini dapat dianggap sebagai efek jera agar masyarakat dan pemerintah bahu-membahu menyukseskan PPKM Darurat. Nah, makna apa yang dapat kita konkretkan dari berbagai lintasan narasi metaforis yang mungkin juga terjadi di daerah Anda?

Haji Sulam tidak pernah merasakan masa pandemi Covid 19. Mari kita berimajinasi, “Apakah dia akan tetap berjualan seandainya dia berada pada masa PPKM Darurat:” Kang Parson, Pak Talkot, dan jutaan penggerak ekonomi kecil adalah masyarakat yang langsung terdampak dengan PPKM Darurat. Pendapatan hari ini sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini juga. Lain hal jika pemerintah menjamin hajat hidup mereka selama masa PPKM Darurat.

Di samping itu, dampak pandemi Covid 19 dengan varian barunya ini juga tidak dapat diremehkan. Lalu-lintas konten di internet, terutama media sosial, telah meneguhkan kita bahwa berita orang yang berjuang sembuh, berita kematian, dan berita kenaikan jumlah terpapar menciptakan dampak psikologis kekhawatiran di masyarakat, bahkan menjadi teror kecemasan bersama. Menjadi logis ketika orang yang melanggar aturan PPKM Darurat dianggap sebagai pelaku kejahatan atas nama kemanusiaan.

Karenanya, keramaian pasar tetap berjalan karena pemerintah belum sanggup mengganti konvensasi biaya hidup masyarakat jika karantina diberlakukan. Yang mungkin dapat dikatakan masokis adalah kerumunan orang-orang hedonis yang nongkrong di mal, tempat wisata, dan kafe. Apa salah mereka? Mereka  hanya ingin rehat menikmati kemewahan hidup karena belum terbiasa dengan pola hidup baru. Perilaku mereka masih didominasi kebiasaan lama. Perilaku masyarakat yang belum sampai pada tahap penyesuaian dengan pola hidup baru. Dapatkah mereka dikategorikan sebagai penjahat kemanusiaan karena tidak menaati peraturan?

***

Kang Talkot dan Pak Parson boleh sampai naik ke meja hijau. Peristiwa kecil di suatu daerah yang kemudian naik marak menjadi pembicaraan masyarakat, terutama di media sosial. Namun, bagi sabagian yang lain, semisal pedagang kaki lima, mereka mungkin akan naik pitam, tetapi kepada siapa ditujukan? Gerangankah isyarat? PPKM Darurat di seluruh Pulai Jawa dan sebagian daerah lain di Indonesia yang berakhir 25 Juli membuat penanganan pandemi Covid 19 menjadi dilematis.

Barangkali, tokoh Dylan yang hidup di tahun1990-an pun akan berbalik pikir untuk menyatakan “Jangan PPKM Darurat! Itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar aku saja.” Sebabnya, sekarang kita sedang berada dalam situasi sosial dan budaya yang cair dan belum mencapai kebakuan sistem dalam penyesuaian pola baru yang didukung kohesivitas pencapaian tujuan setiap makhluk hidup selingkung. Kita, di masyarakat dan di pemerintahan, belum menyatukan visi atas penanganan pandemi Covid 19 ini karena terdapat kepentingan dan tujuan antarpihak yang tidak padu alias tidak koheren, terutama dalam bidang ekonomi.

Untuk mencapai kesamaan dalam mencapai tujuan ini, konsensus yang melahirkan konvensi alias sistem baru dapat dibentuk.  Namun, pembentukkan ini jangan sampai mengabaikan fleksibilitas sistem sosial dan budaya kita yang plural. Apalagi, pembangunan manusia Indonesia pada era industri teknologi informasi telah menempatkan manusia Indonesia yang bercita, berasa, dan berkarya semakin mengglobal. Integrasi antarindividu dan antarpihak berkepentingan dalam interaksi sosial dapat mengukuhkan reduksi nilai-nilai kemanusiaan pada era Revolusi Industri Teknologi Informasi yang semakin parah terdukung dampak pandemi Covid 19.

Integrasi dan kolaborasi  antara masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan konsensus dan konvensi yang dibangun dari kesadaran perilaku antarindividu. Proses memilih dan memelihara konsensus dan konvensi ini kemudian diharapkan menjadi pola baru berinteraksi alias kenormalan baru. Jalan tengah ini dapat menjembatani regulasi pemerintah dalam penanganan pandemi dan kepentingan hajat hidup masyarakat yang memang menjadi domain negara hadir.

Barangkali, narasi pandemi Covid 19 pun tidak akan meniru sinetron Tukang Bubur Naik Haji  yang laris manis meraup keuntungan karena rating penonton yang tinggi dalam kurun waktu 5 tahun produksi. Tentu, pertimbangan ini harus mengabaikan anggapan bahwa pandemi Covid 19 adalah bencana alam atau rekayasa elite global. Jika ini terjadi, kita telah terperangkap ke dalam narasi metaforis pandemi Covid 19 sampai tahun 2025. Barangkali, kita dapat merasionalisasi penokohan diri dalam narasi pandemi Covid 19 yang lebih manusiawi, yakni tidak terjebak pada metafora mengikuti syahwat pasar agar muncul kepercayaan masyarakat pada negara.    

 

Mangkubumi, 21  Agustus 2021

* Penulis adalah penyair, esais, dan pembelajar tekstologi dan stilistika.